NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap rencana penyaluran bantuan bagi sanggar seni dan kelompok budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah program bantuan yang sebelumnya direncanakan tahun ini terpaksa ditunda dan diupayakan kembali melalui penganggaran 2027.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan pengurangan anggaran membuat beberapa kegiatan bantuan belum dapat direalisasikan. Termasuk bantuan untuk kelompok seni dan budaya yang telah mengajukan proposal kepada Disdikbud.
“Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, kemarin kita mengalami pengurangan anggaran. Karena itu, untuk sementara ada beberapa kegiatan bantuan yang harus kita geser pelaksanaannya ke 2027, termasuk bantuan untuk kelompok seni dan budaya,” ujar Heriansyah, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, pada awalnya proposal yang masuk telah dihimpun dan dikompilasi untuk diproses lebih lanjut. Namun, setelah kebijakan efisiensi diberlakukan, anggaran yang disiapkan untuk bantuan tersebut ikut terdampak sehingga belum tersedia untuk disalurkan.
Meski demikian, Disdikbud Kukar tetap menerima dan menghimpun pengajuan dari sanggar seni maupun kelompok budaya. Proposal yang telah masuk akan diusulkan kepada pemerintah daerah agar dapat diperjuangkan dalam penganggaran berikutnya.
“Teman-teman yang sudah mengajukan proposal tetap kita himpun dan usulkan. Kita menunggu sampai kondisi keuangan daerah membaik sehingga bantuan tersebut bisa direalisasikan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penundaan penyaluran bantuan bukan berarti pemerintah daerah menutup kesempatan bagi kelompok seni dan budaya untuk mendapatkan dukungan. Disdikbud tetap berupaya memperjuangkan usulan yang telah disampaikan agar dapat direalisasikan ketika kondisi anggaran memungkinkan.
Terkait peluang mendapatkan bantuan, ia memastikan tidak ada pembatasan kuota bagi sanggar seni maupun kelompok budaya yang mengajukan permohonan. Seluruh kelompok memiliki kesempatan yang sama sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas di bidang kebudayaan.
“Tidak ada batasan kuota. Yang penting kelompok tersebut terdaftar dan memiliki nomor induk atau legalitas di bidang kebudayaan. Semua kelompok yang memenuhi persyaratan akan kita perhatikan dan upayakan untuk dibantu,” tegasnya.
Ia menyebut, jumlah proposal yang diterima Disdikbud Kukar masih terus berubah karena pengajuan dari kelompok seni dan budaya masih berlangsung. Setiap proposal yang masuk akan dihimpun untuk kemudian diperiksa kelengkapan dokumennya.
Dalam proses verifikasi, Disdikbud turut memperhatikan kelengkapan administrasi kelompok pengusul. Apabila ditemukan berkas yang belum memenuhi persyaratan, kelompok bersangkutan akan diminta melengkapinya sebelum proposal diproses lebih lanjut.
“Jumlah proposal yang masuk sampai saat ini masih dinamis. Semua proposal kita himpun dan verifikasi. Kalau ada berkas yang belum lengkap, kita minta kelompok bersangkutan melengkapinya terlebih dahulu, seperti susunan kepengurusan dan dokumen administrasi lainnya,” tandasnya.
Melalui pendataan dan verifikasi tersebut, Disdikbud Kukar berupaya memastikan setiap usulan bantuan berasal dari kelompok seni dan budaya yang memiliki legalitas serta administrasi jelas. Pemerintah daerah juga tetap membuka peluang bagi kelompok yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh dukungan pada penganggaran berikutnya.(adv/diskominfokukar/don)













