NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Persediaan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menipis. Dari kebutuhan rata-rata sekitar 100 ribu keping setiap tahun, stok yang tersedia saat ini tersisa sekitar 4.000 keping akibat terbatasnya kemampuan pengadaan dalam dua tahun terakhir.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Disdukcapil karena ketersediaan blangko fisik masih dibutuhkan untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Meski Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah tersedia, tidak semua masyarakat dapat mengandalkan layanan digital, terutama warga yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.
Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, mengatakan ketersediaan blangko menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pelayanan berjalan cepat dan mudah. Pada 2023 dan 2024, kebutuhan blangko masih dapat dipenuhi melalui mekanisme hibah kepada pemerintah pusat, termasuk untuk mendukung pelayanan menjelang Pemilu.
Ketersediaan tersebut juga memungkinkan Disdukcapil menerapkan pencetakan KTP elektronik di tingkat kecamatan sejak 2024. Dengan demikian, masyarakat tidak harus datang ke Tenggarong hanya untuk mencetak KTP karena pelayanan sudah dapat dilakukan di kecamatan, termasuk melalui mekanisme titip pengurusan.
Namun, kondisi berubah pada 2025 dan 2026. Disdukcapil tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pengadaan melalui mekanisme hibah akibat keterbatasan anggaran. Dampaknya, persediaan blangko semakin terbatas dan distribusi ke kecamatan harus diatur lebih ketat.
“Untuk saat ini masih aman, tetapi kami sudah melakukan pembatasan distribusi. Kalau sebelumnya permintaan dari kecamatan bisa kami penuhi hingga 1.000 keping, sekarang kami batasi menjadi 250 keping setiap permintaan,” ujar Iryanto, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, blangko yang tersedia kini diprioritaskan bagi masyarakat yang baru pertama kali melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Sementara itu, warga yang membutuhkan penggantian KTP karena hilang maupun keperluan lainnya sebisa mungkin diarahkan memanfaatkan IKD yang telah memuat dokumen kependudukan, termasuk KTP elektronik dan Kartu Keluarga.
Menurutnya, penerapan layanan digital perlu berjalan beriringan dengan penyediaan dokumen fisik. Luasnya wilayah Kukar, masih adanya kawasan tanpa jaringan internet, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap teknologi menjadi alasan pelayanan tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke sistem digital.
Karena itu, Disdukcapil tetap berupaya menjaga ketersediaan blangko sembari mendorong pemanfaatan IKD. Digitalisasi diharapkan semakin berkembang seiring rencana pemerintah daerah memperluas akses internet hingga ke desa-desa.
Iryanto memperkirakan stok yang tersisa dapat bertahan hingga akhir tahun apabila distribusi tetap terkendali. Untuk mengantisipasi kekurangan, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar guna meminta dukungan penambahan anggaran pengadaan blangko.
Kebutuhan tersebut juga semakin mendesak karena adanya rencana penetapan tujuh desa persiapan menjadi desa definitif. Perubahan status desa akan berdampak pada nomenklatur administrasi kependudukan, termasuk penyesuaian nama desa dan kode wilayah yang tercantum dalam dokumen warga.
“Kalau dihitung, kebutuhan blangko untuk penyesuaian administrasi kependudukan di tujuh desa tersebut diperkirakan mencapai sekitar 65 ribu keping untuk tahun depan. Kebutuhan itu sudah kami sampaikan dan meminta dukungan agar bisa diakomodasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pasokan dari pemerintah pusat masih tersedia, tetapi jumlahnya terbatas dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan daerah. Dengan rata-rata kebutuhan sekitar 100 ribu keping per tahun, dukungan anggaran dari pemerintah daerah dinilai tetap diperlukan agar pelayanan pencetakan KTP elektronik tidak terganggu.
Ia berharap pengadaan blangko dapat menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan administrasi masyarakat. Menurutnya, alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pengadaan blangko KTP elektronik sudah cukup membantu menjaga kelancaran pelayanan.
“Kalau hanya mengandalkan pasokan dari pusat tanpa dukungan anggaran daerah, tentu tidak akan mencukupi. Tidak perlu terlalu besar. Misalnya, alokasi sekitar Rp1 miliar untuk pengadaan blangko KTP elektronik saja sudah sangat membantu,” pungkasnya.(adv/diskominfokukar/don)
