NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memperluas dukungan terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), termasuk melalui penganggaran bantuan bagi lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Meski sebagian program terdampak efisiensi anggaran, pemerintah daerah berupaya melanjutkan pelaksanaannya pada 2027.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan bantuan untuk pendidikan PAUD sebenarnya telah masuk dalam perencanaan anggaran. Namun, penyesuaian akibat kebijakan efisiensi membuat sebagian kegiatan yang sebelumnya direncanakan harus ditunda.
“Kita juga menganggarkan bantuan untuk pendidikan PAUD. Namun, karena adanya proses efisiensi anggaran, sebagian program yang sebelumnya direncanakan harus digeser pelaksanaannya ke 2027,” ujar Heriansyah, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, perhatian terhadap pendidikan PAUD semakin penting seiring penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun. Dalam kebijakan tersebut, satu tahun pendidikan perlu ditempuh pada jenjang PAUD sebelum anak melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar.
Artinya, PAUD menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Karena itu, dukungan terhadap lembaga dan peserta didik pada jenjang tersebut perlu terus diperhatikan agar akses pendidikan sejak usia dini dapat terpenuhi.
“Apalagi sekarang sudah ada kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang di dalamnya satu tahun pendidikan harus ditempuh pada jenjang PAUD. Artinya, pendidikan PAUD menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan nasional,” jelasnya.
Ia menyebut, sejumlah dukungan pemerintah untuk lembaga PAUD sebenarnya sudah tersedia. Salah satunya melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), disertai bantuan lain sesuai program yang dapat diakses.
Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah berupaya mendukung operasional lembaga pendidikan anak usia dini agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan. Disdikbud Kukar juga terus mendorong pemenuhan kebutuhan pendidikan pada jenjang tersebut.
“Untuk PAUD sendiri sudah mendapatkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), serta bantuan lainnya sesuai program yang tersedia. Jadi, sebenarnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini sudah ada,” ungkapnya.
Selain bantuan untuk PAUD, dukungan pendidikan juga diberikan kepada peserta didik sekolah dasar. Heriansyah menyampaikan, pihaknya baru-baru ini menerima bantuan dari perusahaan besar yang secara khusus diperuntukkan bagi siswa SD kelas 1 dan kelas 2.
Bantuan tersebut berupa perlengkapan alat tulis untuk menunjang kebutuhan belajar siswa. Nilainya diperkirakan sekitar Rp125 ribu untuk setiap peserta didik penerima bantuan.
“Baru-baru ini kita juga mendapatkan bantuan dari perusahaan besar, khusus untuk peserta didik SD kelas 1 dan kelas 2. Bantuan tersebut berupa perlengkapan alat tulis. Kalau tidak salah, nilainya sekitar Rp125 ribu untuk setiap siswa,” paparnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap sektor pendidikan tidak hanya bersumber dari anggaran pemerintah kabupaten. Berbagai bantuan juga berasal dari pemerintah pusat melalui APBN, pemerintah provinsi melalui APBD provinsi, serta pemerintah kabupaten melalui APBD.
Menurutnya, keberagaman sumber bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Berbagai program yang tersedia diharapkan dapat saling mendukung dalam memperluas akses dan meningkatkan layanan pendidikan.
Ia berharap, seluruh bentuk dukungan tersebut dapat memastikan tidak ada lagi anak di Kukar yang terhambat memperoleh pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.
“Harapan kita tentu tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah. Sebagaimana amanat konstitusi, negara harus menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutupnya.
Melalui berbagai program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga dukungan perusahaan, Pemkab Kukar berupaya memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.(adv/diskominfokukar/don)
