NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA –Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas. Keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam upaya pemadaman, sehingga dukungan tambahan diperlukan untuk menangani kebakaran di sejumlah titik.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki program penanganan karhutla dengan target api yang dapat dijangkau petugas bisa dipadamkan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Sementara itu, untuk wilayah yang sulit diakses, Pemkab Kukar berupaya mencari dukungan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kita mengikuti apa yang direncanakan oleh pemerintah. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah memiliki program penanganan karhutla. Harapan kita, api yang masih bisa dijangkau dapat ditangani dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam,” ujar Aulia, Sabtu (24/10/2026).
Ia menjelaskan, salah satu kendala terjadi ketika kebakaran berada di lokasi yang tidak memungkinkan dijangkau peralatan maupun personel pemadam. Kondisi tersebut membutuhkan metode penanganan berbeda agar api dapat dikendalikan tanpa hanya mengandalkan pemadaman dari darat.
Ia mencontohkan kejadian kebakaran di Muara Kaman yang membutuhkan dukungan sarana pemadaman udara. Untuk itu, Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna meminta bantuan helikopter agar proses pemadaman dapat menjangkau area yang sulit diakses.
“Salah satu contohnya adalah kejadian di Muara Kaman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta bantuan helikopter agar pemadaman melalui udara bisa dilakukan di lokasi tersebut,” jelasnya.
Meski menghadapi sejumlah kendala, ia menilai penanganan karhutla di Kukar sejauh ini berjalan cukup baik. Ia mengapresiasi kesigapan jajaran Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam merespons kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
Menurutnya, upaya penanganan perlu terus ditingkatkan agar kebakaran dapat dikendalikan secara lebih cepat dan menjangkau wilayah yang selama ini sulit ditangani. Dukungan lintas pemerintah dinilai penting untuk memperkuat kemampuan petugas, khususnya ketika sarana pemadaman yang tersedia di daerah belum mencukupi.
Adapun Terkait usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, ia menyatakan Pemkab Kukar mengikuti rencana yang disiapkan pemerintah. Ia berharap, apabila penetapan tersebut dilakukan, dukungan penanggulangan dapat semakin diperkuat sehingga penanganan karhutla berlangsung lebih masif.
“Mudah-mudahan, apabila penanganannya ditingkatkan melalui penetapan status bencana nasional, upaya penanggulangan karhutla bisa berjalan lebih masif dan menjangkau wilayah yang selama ini sulit diakses,” pungkasnya.(Adv/diskominfokukar/Don)
