NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyatakan seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya telah mendapatkan akses listrik. Namun, pemenuhan jaringan tersebut masih diikuti kebutuhan peningkatan kapasitas daya, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan terpencil.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan, pemenuhan listrik telah mencakup 193 desa dan 44 kelurahan. Akses tersebut diperoleh melalui jaringan PLN maupun pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilakukan pemerintah untuk wilayah tertentu.
“Pembangunan dan pemenuhan listrik desa kita itu di 193 desa dan 44 kelurahan sudah terpenuhi semua, baik yang dialiri listrik PLN maupun yang kita intervensi melalui pembangkit listrik tenaga surya,” ujar Arianto, Jum’at (02/10/2026).
Untuk wilayah yang belum mendapatkan akses listrik dari jaringan PLN secara optimal, Pemkab Kukar menggunakan PLTS sebagai alternatif penyedia energi. Skema tersebut diterapkan khususnya di kawasan yang masuk kategori remote area.
“Untuk desa-desa kita yang masuk remote area, semuanya kita bangunkan pembangkit listrik tenaga surya,” katanya.
Meski dari sisi cakupan seluruh wilayah desa dan kelurahan telah terpenuhi, Arianto menyebut persoalan berikutnya berkaitan dengan kapasitas daya yang dihasilkan. Sejumlah wilayah masih membutuhkan tambahan pasokan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih maksimal.
Salah satu lokasi yang masih dalam proses penguatan adalah Desa Sepatin, Kecamatan Anggana. Di wilayah tersebut, pemerintah sedang membangun PLTS komunal sebagai sumber listrik bagi masyarakat.
“Saat ini sedang berjalan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya komunal di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana. Namun, yang kita bangun itu memang belum maksimal. Artinya, tenaga yang diproduksi oleh tenaga surya itu masih kurang,” tuturnya.
Untuk meningkatkan kemampuan pasokan listrik tersebut, Pemkab Kukar membuka peluang kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan PLN. Koordinasi juga dilakukan untuk menyusun kebutuhan pengembangan kelistrikan di wilayah yang masih memerlukan tambahan daya.
“Nanti PLN akan bekerja sama dengan kita sehingga kita bisa membangun dan meningkatkan kapasitas yang ada saat ini. Sementara kebutuhan masyarakat masih harus ditingkatkan karena masih ada yang belum terpenuhi secara maksimal,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, pekerjaan pemerintah ke depan bukan lagi memperluas cakupan listrik desa dan kelurahan, melainkan mengoptimalkan daya yang sudah tersedia. Penguatan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui dukungan lintas pemerintahan dan PLN.
“Saat ini sudah rampung semua. Tinggal kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bagaimana mereka bisa membantu kita untuk memaksimalkan daya yang sudah ada. Yang benar-benar masuk anggaran itu pada 2027,” pungkasnya.(Adv/diskominfokukar/Don)
