NAWALAPOST.COM, SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandy, menyatakan kesiapannya untuk menemui massa aksi, yang berencana menggelar demonstrasi pada 21 April 2026 di Samarinda.
Ia menegaskan, DPRD terbuka terhadap penyampaian aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan secara tertib dan damai.
“Insya Allah saya akan temui massa aksi jika datang ke kantor DPRD Kaltim. Tidak ada masalah. Itu bagian dari tugas kami sebagai wakil rakyat,” kata Agus saat dihubungi, Sabtu (18/4/2026).
Agus yang merupakan legislator dari Partai Gerindra itu menilai, aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara dalam sistem demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar demonstrasi tidak berujung pada tindakan yang merugikan kepentingan publik.
“Saya berharap aksi berjalan tertib, tidak merusak fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat,” ujarnya.
Rencana aksi yang dikenal sebagai “Aksi 214” tersebut mulai bergulir sejak dua pekan terakhir.
Sejumlah posko persiapan didirikan di berbagai titik di Samarinda untuk mengoordinasikan massa sekaligus menghimpun logistik, seperti makanan dan minuman bagi peserta aksi.
Panitia juga membuka donasi publik melalui sistem pembayaran digital QRIS. Koordinator lapangan sebelumnya menyerukan agar aksi berlangsung damai tanpa tindakan anarkis.
Di sisi lain, aparat kepolisian mulai melakukan langkah pengamanan menjelang aksi. Pagar kawat berduri terlihat terpasang di sekitar Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.
Selain kantor gubernur, Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar juga menjadi salah satu titik yang akan didatangi massa.
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Kaktim, Rudy Mas’ud. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar.
Selain itu, anggaran renovasi ruang kerja di rumah dinas gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar turut menuai kritik.
Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut, tidak mencerminkan prioritas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Sorotan terhadap kebijakan tersebut bahkan sempat menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Agus mengatakan, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, dirinya memandang para demonstran sebagai bagian dari konstituennya.
Karena itu, ia menilai penting bagi DPRD untuk hadir secara langsung dalam menerima aspirasi tersebut.
“Para pendemo itu warga Samarinda, konstituen saya juga. Kota ini rumah kita bersama, jadi saya percaya mereka akan menjaga situasi tetap kondusif,” kata Agus.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim akan menjalankan fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan secara optimal, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur dialog.
“Silakan sampaikan aspirasi, itu hak masyarakat. Tapi tetap jaga keamanan, ketertiban, dan fasilitas bersama agar semua berjalan baik,” pungkasnya. (INR/NZR)
