NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menyoroti kondisi industri pers daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat tidak adanya alokasi belanja media dalam APBD murni tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan bahwa anggaran untuk media tetap penting dan perlu diperjuangkan.
Hal itu disampaikan Agus saat menerima sejumlah wartawan dalam dialog nonformal di ruang Fraksi Partai Gerindra, Kamis (16/4/2026).
Pertemuan tersebut, menjadi ruang awal bagi DPRD untuk menyerap langsung aspirasi insan pers terkait kondisi terkini perusahaan media.
Menurut Agus, pers memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi sebagai pilar keempat yang berfungsi menjaga keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Karena itu, keberadaan media harus tetap diperhatikan, termasuk melalui kebijakan anggaran.
“Pers itu pilar keempat dari trias politica, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pers menjadi penyeimbang, sosial kontrol, dan selalu bersama-sama dalam situasi apapun di negeri ini,” ujarnya.
Sebagai komisi yang membidangi komunikasi dan informasi, Komisi I DPRD Kaltim, lanjut Agus, memiliki tanggung jawab untuk memahami dinamika yang terjadi di dunia pers.
Langkah ini dinilai penting, agar kebijakan yang diambil tidak terlepas dari kebutuhan nyata di lapangan.
Ia menyebut, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan resmi dengan tokoh-tokoh pers dan perusahaan media guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk dampak kebijakan anggaran terhadap keberlangsungan industri media.
“Perlu dijadwal nanti ada pertemuan Komisi I dengan tokoh-tokoh pers, perusahaan pers. Kita berdialog, dan jika ada kendala kita cari jalan keluar bersama,” jelasnya.
Dalam dialog tersebut, wartawan menyampaikan bahwa tidak adanya alokasi anggaran media dalam APBD 2026, berdampak langsung terhadap operasional perusahaan pers, khususnya media lokal yang selama ini mengandalkan kerja sama publikasi dengan Pemerintah Daerah.
Menanggapi hal tersebut, Agus mengakui bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini sedang mengalami tekanan akibat berkurangnya transfer dari Pemerintah Pusat. Dampaknya, sejumlah sektor harus mengalami penyesuaian anggaran.
“Kondisi anggaran tahun 2026 memang mengalami masalah setelah adanya pengurangan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Pengurangan anggaran terjadi di semua sektor, termasuk untuk pertanian dan UMKM,” terangnya.
Meski demikian, DPRD Kaltim, kata Agus, tetap berupaya memperjuangkan agar alokasi anggaran untuk media tidak dihilangkan sepenuhnya.
Ia menilai, keberadaan media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik di daerah.
“Kami di legislatif cukup ngotot dalam rapat-rapat dengan eksekutif soal alokasi anggaran ini. Saya kira anggaran untuk media harus tetap ada,” pungkasnya. (INR/NZR)
