NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Bara Kaltim Sejahtera (Perusda BKS) tengah berada di persimpangan penting sejarah perjalanannya.
Di tengah keterbatasan konsesi tambang dan ketatnya regulasi pertambangan, BKS memilih menata ulang arah bisnis, sebagai upaya mencari ruang hidup baru di industri energi dan mineral Kalimantan Timur.
Direktur Utama Perusda BKS, Nidya Listiyono, mengungkapkan bahwa hingga memasuki awal 2026, BKS belum memiliki konsesi tambang sendiri.
Sejumlah komunikasi dengan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah dilakukan sejak akhir 2025, namun belum membuahkan hasil konkret.
“Kami sudah menjalin komunikasi dengan beberapa PKP2B, untuk kemungkinan realignment konsesi, tetapi sampai hari ini belum ada kepastian yang bisa direalisasikan,” ujar Nidya.
Situasi tersebut, semakin kompleks dengan hadirnya Undang-Undang Pertambangan Rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Skema ini membuka peluang luas bagi masyarakat, namun sekaligus mempersempit ruang bagi badan usaha daerah untuk memperoleh wilayah tambang.
“Semua orang hari ini ingin memiliki IPR. Sampai sekarang Kami belum menemukan ruang yang memungkinkan bagi BKS untuk masuk ke sana,” katanya.
Menghadapi realitas tersebut, BKS memilih tidak menunggu.
Manajemen kini memusatkan perhatian pada perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebagai fondasi transformasi perusahaan.
Perubahan ini,.diharapkan membuka pintu bisnis baru di luar kepemilikan langsung Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Kalau hanya berharap IUP, prosesnya bisa satu sampai dua tahun. Karena itu Kami mengarah pada model holding, meniru BUMN seperti MIND ID,” jelas Nidya.
Dalam desain besar tersebut, BKS diproyeksikan menjadi perusahaan induk, sementara aktivitas usaha dijalankan oleh anak-anak perusahaan berdasarkan sektor masing-masing, mulai dari batu bara, emas, hingga mineral bukan logam seperti pasir dan batu galian C.
“BKS sebagai holding, lalu ada anak perusahaan yang fokus ke batu bara, ada yang ke emas, ada yang ke mineral lain. Polanya seperti BUMN,” terangnya.
Saat ini, langkah perubahan KBLI masih berada dalam tahap persiapan.
BKS tengah menyusun feasibility study (FS) terkait perubahan tersebut, bekerja sama dengan Universitas Mulawarman.
Hasil kajian ini, akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Kami sedang menyiapkan FS dan menunggu jadwal RUPS, dan mudah-mudahan bisa segera disetujui oleh pemegang saham,” ujar Nidya.
Ia menegaskan, perubahan KBLI menjadi kunci utama agar BKS dapat bergerak secara legal dan berkelanjutan.
Tanpa itu, ruang usaha perusahaan praktis tertutup.
“Selama KBLI belum berubah, Kami tidak bisa bekerja. Selama bertahun-tahun berdiri, bisnis BKS memang belum berjalan optimal,” katanya lugas.
Jika perubahan KBLI disetujui, BKS berencana memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, baik BUMN maupun swasta.
Kerja sama tersebut dapat mencakup penjualan komoditas, pengangkutan, hingga pemenuhan kebutuhan energi industri seperti DMO dan smelter.
“Setelah KBLI baru ada, baru Kita bicara kerja sama. Bisa dengan BUMN, bisa juga dengan swasta. Semua harus melalui kajian kelayakan,” jelas Nidya.
Ia juga membuka peluang pembentukan anak perusahaan bersama antarbadan usaha milik daerah (BUMD), selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
Meski belum menjalankan bisnis inti secara penuh, BKS tetap menyetor dividen kepada Pemerintah Daerah pada 2025.
Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, setelah dikurangi pencadangan atas kerugian lama yang sempat berproses hukum.
“Dividen tetap Kami setor, meski selama ini Kami lebih banyak mengandalkan hasil penyertaan yang ada,” ungkap Nidya.
Memasuki 2026, BKS menaruh harapan besar pada perubahan KBLI sebagai titik balik perusahaan.
Bagi Nidya, tahun ini bukan lagi tentang menunggu konsesi, melainkan memastikan fondasi usaha berdiri kokoh.
“Kalau KBLI selesai, baru Kita bicara bisnis. Tanpa itu, tidak ada yang bisa dijalankan. Fokus Kami di 2026 jelas ke sana,” pungkasnya. (MNA)
