NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk intervensi politik dalam proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman (Unmul).
Sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Cafe Aven’s Samarinda, Rabu (11/6/2026), dengan dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa hingga pemuda.
Forum tersebut diinisiasi oleh A. Vendy Meru, S.H. bersama sejumlah tokoh Kaltim, dan berdasarkan daftar hadir kegiatan, pertemuan itu diikuti antara lain oleh Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kaltim Dr. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si., Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim H. Viktor Yuan, S.H., M.H., Kepala Adat Pampang Amai Esrom Palan, akademisi Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., tokoh agama H. Muhammad Fathur Rahman Al-Kutai (Ustad Pink), Pdt. Abraham, serta sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi adat lainnya.
Inisiator Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kaltim, A. Vendy Meru, S.H., mengatakan bahwa forum tersebut lahir dari keprihatinan atas dinamika yang terjadi, dalam tahapan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman, yang mengalami penundaan tanpa penjelasan yang dinilai memadai kepada publik.
“Kami sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala adat dan berbagai elemen masyarakat merasa terpanggil untuk bertanya mengapa proses ini harus tertunda, dan Kami mendapatkan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat mengenai adanya tekanan, atau intervensi dari pihak luar terhadap proses pemilihan rektor,” ujar Vendy.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut siapa yang akan memimpin Universitas Mulawarman ke depan, melainkan berkaitan dengan independensi dunia pendidikan tinggi dalam menentukan arah dan masa depannya sendiri.
Ia menegaskan bahwa, perguruan tinggi merupakan institusi akademik yang harus bebas dari kepentingan politik praktis.
Jika proses pemilihan pemimpin kampus dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kebijakan akademik, penelitian, hingga kebebasan berpikir di lingkungan kampus.
“Yang Kami jaga adalah marwah pendidikan, dan jangan sampai ada kepentingan politik yang masuk dan memengaruhi dunia pendidikan, karena hal itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya.
Forum menilai Unmul merupakan aset intelektual terbesar Kaltim, yang selama ini telah melahirkan banyak pemimpin, birokrat, akademisi, pengusaha, aktivis dan tokoh masyarakat.
Oleh karena itu, proses pergantian kepemimpinan di kampus tersebut harus berlangsung secara independen, transparan dan bermartabat.
Selain itu, Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kaltim juga mengingatkan bahwa, penundaan Pilrek berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola universitas.
Di tengah tantangan pembangunan sumber daya manusia dan posisi Kaltim sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), kepastian kepemimpinan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan program strategis pendidikan tinggi.
Dalam pernyataan sikapnya, forum juga menilai kepemimpinan Rektor Universitas Mulawarman saat ini, Prof. Dr. Abdunnur, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., telah menunjukkan berbagai capaian positif, baik dalam peningkatan reputasi akademik, penguatan kerja sama nasional dan internasional, maupun pembangunan fasilitas pendidikan.
Vendy menegaskan bahwa, dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan tersebut bukan didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan atas dasar penilaian terhadap rekam jejak, integritas dan prestasi yang telah diberikan bagi kemajuan institusi.
“Prestasi yang Kita lihat dan rasakan bersama menjadi salah satu pertimbangan objektif, dan dukungan ini bukan karena kepentingan kelompok tertentu, tetapi karena adanya capaian nyata untuk kemajuan Unmul,” katanya.
Melalui siaran pers yang dibacakan dalam forum tersebut, Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kaltim menyampaikan lima poin sikap, yakni;
1. Menolak segala bentuk intervensi politik dalam Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman,
2. Mendesak seluruh pihak menghormati independensi kampus,
3. Meminta Senat Universitas Mulawarman dan Panitia Pemilihan Rektor menjalankan seluruh tahapan secara profesional dan transparan,
4. Mendukung kepemimpinan yang memiliki integritas dan prestasi, serta
5. Mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat Kaltim menjaga marwah Unmul.
Forum juga mengingatkan bahwa, kampus yang kehilangan independensinya akan kehilangan keberanian, untuk menyampaikan kebenaran.
Sebaliknya, kampus yang merdeka akan tetap menjadi penjaga nurani bangsa dan tempat lahirnya generasi yang kritis serta berintegritas.
“Kami berharap proses Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman tahun 2026, dapat berjalan lancar dengan mengedepankan profesionalisme, kebersamaan dan netralitas,” tuturnya.
“Perjuangan ini bukan untuk satu orang atau satu kelompok, tetapi untuk menjaga marwah pendidikan tinggi dan masa depan generasi Kalimantan Timur,” pungkas A. Vendy Meru. (INR/NZR)
