NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai GEMA Bangsa Kalimantan Timur (Kaltim) memanfaatkan momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, dengan menggelar kegiatan halal bihalal bersama masyarakat di Sekretariat DPW Jalan Sungai Muis, Samarinda, Sabtu (21/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga malam itu menjadi ajang silaturahmi antara pengurus partai dan masyarakat, sekaligus memperkenalkan arah politik partai yang relatif baru hadir di Kaltim
Sekretaris DPW GEMA Bangsa Kaltim Slamet Riyadi Sulaiman SH menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari program sosial selama Ramadan, mulai dari pembagian takjil, santunan anak yatim, hingga buka puasa bersama.
“Setelah kegiatan Ramadan seperti pembagian takjil dan santunan, Ketua DPW memang merencanakan menggelar kegiatan halal bihalal untuk masyarakat dan pengurus, dan Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana,” ujarnya saat diwawancarai di sela kegiatan.
Ia menambahkan, antusiasme masyarakat cukup tinggi dengan kehadiran warga yang datang silih berganti sepanjang hari.
Sebagai partai baru, GEMA Bangsa disebut telah mengantongi legalitas awal seperti Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.
Saat ini, partai tengah mempersiapkan diri menghadapi verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan pada 2027.
Untuk di Kaltim, struktur partai di tingkat Kabupaten/Kota diklaim telah terbentuk seluruhnya, sementara pembentukan di tingkat kecamatan masih terus dikejar.
“Untuk Kabupaten Kota sudah 100 persen terbentuk. Tinggal pendataan dan pembentukan DPC di tingkat Kecamatan di seluruh Kaltim,” jelasnya.
Beberapa daerah seperti Samarinda disebut telah mencapai tahap penuh, sementara wilayah lain seperti Kutai Timur dan Kutai Barat masih dalam proses penguatan struktur.
Dalam upaya menarik simpati publik, GEMA Bangsa mengusung konsep desentralisasi politik, yang menempatkan daerah sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan.
“Konsep Kami desentralisasi. Apa yang diinginkan daerah, daerah sendiri yang mengetahui. Jadi tidak sentralistik seperti partai-partai sebelumnya,” tegasnya.
Ketua DPW GEMA Bangsa Kaltim, Alphad Syarif SH menegaskan bahwa, kewenangan penentuan calon legislatif maupun kepala daerah sepenuhnya berada di tangan daerah.
“Daerah yang memilih calon legislatif, Bupati, Wali Kota, bahkan Gubernur, sedangkan dari Pusat tidak akan ikut campur dalam hal itu,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut diyakini mampu menghadirkan pemimpin yang lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus mengurangi dominasi pusat dalam politik daerah.
Usai Lebaran, DPW GEMA Bangsa Kaltim berencana melakukan konsolidasi ke seluruh Kabupaten/Kota guna, memperkuat struktur organisasi sekaligus mempercepat pembentukan kepengurusan hingga tingkat bawah.
“Kami akan berkeliling ke 10 Kabupaten Kota, untuk konsolidasi setelah Lebaran,” katanya.
Selain itu, partai juga menargetkan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta dalam waktu dekat, dengan syarat seluruh struktur kepengurusan di daerah telah terbentuk secara penuh.
Dalam strategi jangka menengah, GEMA Bangsa menargetkan keikutsertaan dalam Pemilu 2029 dengan fokus awal meraih kursi di DPR RI.
Alphad Syarif menyebut, partainya juga telah menetapkan dukungan politik nasional dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
“Kami fokus mengusung Prabowo Subianto untuk Presiden 2029, kemudian menargetkan kursi DPR RI. Setelah itu baru fokus ke kepala daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, partainya akan mengedepankan figur-figur yang memiliki rekam jejak kepemimpinan dan terbukti mampu membangun daerah.
Di tengah meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap partai politik, GEMA Bangsa berupaya menawarkan pendekatan berbeda melalui konsep desentralisasi dan keterlibatan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat tidak apatis lagi terhadap partai politik, dan Kami ingin memberikan sesuatu yang benar-benar diinginkan masyarakat daerah,” pungkas mantan Ketua DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019.
Melalui momentum halal bihalal ini, GEMA Bangsa Kaltim menegaskan komitmennya untuk membangun basis politik dari daerah, sekaligus menyiapkan diri menghadapi kontestasi politik nasional mendatang. (TM/NZR)
